Berita

ota Blitar - diskominfotik Kota Blitar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Standrat Operasional Prosedur Teknis Sektor Air Minum, Sanitasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam rangka meningkatkan layanan pengaduan publik di Kota Blitar. Rakor yang dihadiri oleh beberapa Perangkat Daerah ini bekerjasama dengan USAID IUWASH Tangguh, Selasa, (04/06/2024) di Ruang Rapat Lantai 1 diskominfotik Kota Blitar. Kabid IKP diskominfotik Kota Blitar, Sumaryono mengatakan diskominfotik Kota Blitar akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, termasuk pengaduan masyarakat terhadap kebijakan, layanan maupun program-program pemerintah. Rakor kali ini bermaksud untuk membahas SOP pengaduan secara khusus terkait air minum, sanitasi dan pengelolaan sumber daya air melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional/Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor !). Mengingat isu tersebut menjadi perhatian nasional, dan layanan SP4N Lapor merupakan layanan pengaduan nasional, maka diperlukan pembahasan khusus agar aspirasi masyarakat dapat dikelola dengan baik. "Hari ini kita membahas SOP pengaduan tentang layanan air minum aman, sanitasi dan sumber mata air, dimana isu menjadi isu nasional dan SP4N Lapor juga secara langsung dipantau oleh Menpan RB" kata Mariono. USAID IUWASH Tangguh Governance Specialist USAID IUWASH Tangguh Jawa Timur, Heri Susanto menjelaskan sebagai mitra Pemerintah Kota Blitar, USAID IUWASH Tangguh bekerjasama merumuskan bagaimana agar dapat mengelola aduan pada sektor mengelola air minum, sanitasi dan sumber daya air secara baik. Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disepakati, SOP layanan penanganan pengaduan ini harus sudah siap pada bulan November 2024 mendatang. "Fasilitasi yang kami berikan bagaimana unuk menentukan Air Minum Aman, Sanitasi Aman dan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan panduan keluhan masyarakat," tambah Heri. Sementara itu, Heri menambahkan dengan adanya keluhan masyarakat terkait permasalahan air di wilayah maka ini akan menjadi panduan untuk mempercepat proses penetapan SOP dan hasilnya nanti akan melakukan peningkatan kapasitas dengan melibatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Kota Blitar. (Att)