Pemerintah Kota Blitar menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan dengan tepat sasaran, khususnya untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang benar-benar membutuhkan. Upaya ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk menjamin keadilan dan efektivitas distribusi bantuan sosial di Kota Blitar.

Jumlah penerima bansos di Kota Blitar cukup signifikan. Untuk jenis bantuan sosial Rastrada, terdapat 9.584 KPM, sementara penerima bantuan pangan dari Bapanas mencapai 8.469 KPM. Data ini menunjukkan besarnya skala program bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial, serta komitmen mereka dalam menjangkau sebanyak mungkin masyarakat yang membutuhkan.

Proses Verifikasi dan Penyesuaian Data

Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Sad Sasmintarti, menjelaskan bahwa penyaluran bansos di Kota Blitar berlandaskan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setiap bulan, Dinas Sosial melakukan cross-check daftar penerima bantuan untuk memastikan data yang digunakan tetap akurat. Penerima yang kondisi ekonominya membaik, telah meninggal dunia, atau pindah domisili akan segera dicoret dari DTKS untuk mencegah bantuan sosial tidak tepat sasaran. . Tim Pelaksana dan Koordinasi Tingkat Kota wajib melakukan verifikasi akhir data KPM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendistribusian.

Sebagai contoh, Dinas Sosial pernah mencoret seorang penerima bansos yang baru saja diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Blitar. "ASN tidak berhak menerima bantuan sosial," tegas Sad. Pencoretan ini dilakukan sesuai regulasi dan untuk mencegah penyaluran bantuan kepada mereka yang sudah tidak memenuhi syarat.

Ketentuan Penerima KPM untuk Rastrada

Penerima bantuan sosial Rastrada diatur untuk memastikan bantuan hanya diterima oleh warga miskin yang benar-benar membutuhkan. Berikut adalah ketentuan yang tidak boleh menerima :

1. Telah Menerima Bantuan Sejenis dari pusat, pemprov, atau pemda tidak memenuhi syarat.
2. ASN dan Pensiunan
3. BUMN/BUMD dan Pensiunan
4. Anggota TNI/Polri dan Pensiunan
5. Polri/BUMN/BUMD
6. KPM yang Meninggal Tanpa Ahli Waris
7. Anggota Keluarga Telah Menerima Bantuan Sejenis

Pencegahan Korupsi dalam Penyaluran Bansos

Mencegah korupsi dalam penyaluran bansos adalah prioritas utama. Pemerintah Kota Blitar menerapkan langkah-langkah berikut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas:

1. Verifikasi Data Rutin
   Melakukan pembaharuan dan verifikasi data penerima secara rutin untuk memastikan penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan. Hal ini mencegah adanya penyaluran yang tidak sesuai.
2. Laporan dari Masyarakat
   Masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian dalam penyaluran bansos melalui kanal pengaduan resmi. Laporan ini mencakup kasus penerima yang tidak berhak atau pengurangan nominal bantuan.
3. Sistem Pengawasan dan Evaluasi
   Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi SP4N Lapor yang memungkinkan masyarakat melacak status dan laporan terkait bansos mereka, serta memberikan umpan balik jika terjadi penyimpangan.

Alur Pengusulan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Proses pengusulan bansos PKH dan BPNT mengikuti alur berikut:

1. Pemohon Mengunjungi Dinas Sosial Kota Blitar
   Front Office menerima dan mengecek pemohon untuk memastikan apakah mereka memenuhi syarat menerima bansos PKH atau BPNT (termasuk dalam DTKS, bukan ASN, TNI/Polri). Jika pemohon belum terdaftar dalam DTKS, verifikasi lapangan akan dilakukan oleh fasilitator.
2. Verifikasi Lapangan oleh Fasilitator
   Fasilitator akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan pemohon sebagai penerima bansos.
3. Verifikasi Ulang oleh Supervisor
   Hasil rekomendasi lapangan akan diverifikasi ulang oleh supervisor.
4. Input Data ke Aplikasi SIKS
   Jika pemohon memenuhi kriteria, pengolah data akan menginput usulan calon penerima PKH atau BPNT melalui aplikasi SIKS_NG.
   
   

Cara Melaporkan Bansos Tidak Tepat Sasaran

Jika Anda menemukan adanya ketidaksesuaian atau praktik korupsi dalam penyaluran bansos, berikut cara melaporkannya:

1. Gunakan Kanal Pengaduan Resmi
   Laporkan melalui situs web atau aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Blitar yakni lapor.go.id, ULPIM, sms/wa melalui 08113015266
2. Hubungi Kantor Dinas Sosial
   Langsung menghubungi kantor Dinas Sosial Kota Blitar untuk menyampaikan laporan atau aduan.
3. Sampaikan ke Ombudsman atau KPK
   Untuk masalah serius atau dugaan korupsi, laporkan ke Ombudsman atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah tambahan.

Pemerintah Kota Blitar mengimbau masyarakat untuk aktif mengawasi penyaluran bansos. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bantuan sosial diberikan dengan tepat dan tidak disalahgunakan. Dengan melaporkan ketidaksesuaian dan terlibat dalam pengawasan, masyarakat dapat membantu memastikan bantuan sosial sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mencegah praktik korupsi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial di Kota Blitar dapat berjalan dengan lebih transparan, adil, dan efektif, serta memberikan manfaat maksimal bagi seluruh KPM yang membutuhkan.