Kota Blitar - Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jumat (13/06/2025), di Ruang ISC Diskominfotik Kota Blitar.Kepala Diskominfotik Kota Blitar, Mujianto menjelaskan kegiatan ini diikuti oleh seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan yang menangani pengelolaan informasi publik. Bimtek ini bertujuan memberikan pemahaman terkait penerapan keterbukaan informasi, termasuk dalam menangani permohonan informasi hingga pengelolaan data yang dikecualikan. Materinya mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 serta Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 30 Tahun 2023. Mujianto berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan materi bimtek dengan baik di lingkungan kerja masing-masing demi mewujudkan pelayanan informasi yang efektif dan bertanggung jawab. "Bimtek ini dasarnya layanan informasi publik materinya mengacu peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Perwali Nomor 30 Tahun 2023 di Kota Blitar," kata Mujianto. Sementara itu, Plh. Sekretaris Daerah Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan bimtek. Pihaknya menekankan pentingnya pengelolaan informasi yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.“Informasi publik harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Kami sangat mengapresiasi inisiatif Diskominfotik dalam memberikan bimbingan teknis ini,” ujar Widodo. Mengusung tema “Kota Masa Depan = Kota Informatif,” kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Jawa Timur, yakni A. Nur Aminuddin, yang memberikan paparan teknis serta diskusi mendalam mengenai pengelolaan informasi publik sesuai regulasi yang berlaku. (Fan)    

Kota Blitar - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Blitar menggelar sosialisasi kebijakan satu peta atau One Map Indonesia, yang diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Kegiatan berlangsung di ruang Integrated System Center (ISC) Diskominfotik, Senin, (23/06/2025).Kepala Diskominfotik Kota Blitar, Mujianto menyampaikan, kebijakan satu peta merupakan upaya pemerintah pusat untuk menciptakan satu referensi peta yang terintegrasi, akurat, dan seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, selama ini perbedaan data geospasial antar instansi cukup menjadi kendala dalam pengambilan kebijakan. Sehingga kebijakan ini hadir untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah. “Kami berikan sosialisasi ini karena di Kota Blitar masih lemah dalam informasi jaringan geospasial yang berbicara One Map, satu peta Indonesia,” terang Mujianto. Dalam kegiatan ini, Diskominfotik juga mengajak OPD untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMOJANG (Sistem Informasi Monitoring Kinerja Sampul Jaringan Informasi Geospasial Nasional) yang dikembangkan Badan Informasi Geospasial (BIG). Aplikasi ini dihadirkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja integrasi data spasial antar instansi di daerah. "Kami berharap OPD dapat bersinergi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, pengelolaan potensi wilayah, serta penyusunan kebijakan berbasis data spasial yang akurat," imbuh Mujianto. Sosialisasi yang dilaksanakan secara hybrid ini diharapkan, mampu menjadi langkah awal dalam memperkuat basis data geospasial Pemkot Blitar dan meningkatkan koordinasi antar instansi berbasis teknologi informasi. (Fan)

Kota Blitar - Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) mulai mempersiapkan kerjasama pelatihan dan sertifikasi bidang keamanan informasi bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Persiapan awal dilakukan melalui pertemuan virtual yang digelar Selasa, (24/06/2025). Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfotik Kota Blitar, Pujiasih menjelaskan bahwa penjajakan kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di bidang keamanan informasi. Pihaknya menyebut keamanan informasi menjadi isu penting baik di level nasional maupun daerah yang perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. “Keamanan informasi saat ini menjadi isu strategis. Maka dari itu, Pemkot Blitar bersama BSSN akan menjalin kerjasama selama lima tahun ke depan untuk memperkuat sistem keamanan siber dan sandi di daerah,” terang Pujiasih. Pelatihan dan sertifikasi rencananya akan dilaksanakan tahun ini, dengan durasi pelaksanaan selama lima - tujuh hari, menyesuaikan dengan kurikulum yang akan diberikan pihak BSSN. Menurut Pujiasih, Pemkot Blitar saat ini juga tengah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti spesifikasi komputer, ruang pelatihan, dan fasilitas lainnya. “Kita upayakan tahun ini bisa dilaksanakan minimal satu kelas dulu. Setidaknya melalui pertemuan ini kita sudah dapat gambaran teknis dari BSSN,” jelasnya. Melalui kerjasama ini, Diskominfotik Kota Blitar berharap dapat membangun hubungan kelembagaan yang baik antara pemerintah daerah dengan BSSN, serta menciptakan sistem informasi pemerintahan yang aman, andal, dan siap menghadapi tantangan dunia digital. (Fan)